Pemkab Tolikara Lakukan Pengumpulan Berkas Tenaga Honorer

KARUBAGA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tolikara melakukan pengumpulan berkas dan data adminstrasi semua tenaga honorer yang ada di daerah ini. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat yang akan merekrut 20.000 CPNS di seluruh wilayah Papua.​

Bupati Usman G. Wanimbo, SE.,M.Si ketika berdialog dengan para tenaga honorer di halaman Kantor BKD Kabupaten Tolikara, Rabu (25/11/2020) mengatakan, tenaga honorer yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di Tolikara, baik putra-putri asli Papua maupun non Papua.​“Mereka yang bekerja di tempat (di Tolikara) dan memiliki surat tugas dan berdasarkan keputusan Bupati. Mereka itulah yang kita akomodir, yakni pegawai harian di SKPD dan di kantor Distrik, guru, tenaga kesehatan, penjaga PLTS, pembersih lapangan terbangan, cleaning service dan Satpol PP.” kata Bupati Usman G. Wanimbo.

Dikatakan pula, tenaga honorer di Kabupaten Tolikara sebagian besar merupakan putra-putri asli Tolikara dengan jumlah sekitar 800 sampai 1000. Semuanya menyebar di setiap SKPD di pusat ibukota kabupaten maupun di distrik-distrik.“Harapan dari kami Pemerintah Kabupaten Tolikara agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer di Tolikara,” harap Bupati Usman G. Wanimbo.

Pada kesempatan yang sama Bupati Usman G. Wanimbo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat terutama Presiden Joko Widodo yang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap tenaga honorer di Papua.​Kepala BKD Kabupaten Tolikara, Johni Towolom, SKM mengungkapkan, pihaknya membuka waktu pemberkasan selama seminggu terhitung sejak hari Rabu, tanggal 18 hingga tanggal 25 November 2020.

“Kami berharap semua tenaga honorer bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini,” ujar Johni Towolom.Seperti diketahui, sebagaimana dilansir laman resmi papua.go.id, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan kebijakan pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Papua, masih terus berproses. Dimana saat ini, BKN tengah menunggu hasil perhitungan kebutuhan pegawai di 29 kabupaten dan kota termasuk provinsi.

“Soal pengangkatan tenaga honor, masih dalam proses dan kita masih tunggu hasil perhitungan kebutuhan pegawai dari Papua. Yang jelas pemerintah pusat sudah mendengarkan aspirasi dari daerah, sudah juga dibahas di Kemenpan RB dan BKN.  Nah kita tinggal tunggu saja surat resmi dari Papua ke Menpan, lalu dari Menpan tinggal memerintahkan ke BKN,” terang Wakil Kepala BKN Pusat Supranawa Yusuf, kepada wartawan di Jayapura, Jumat (6/11/2020).

Ketika ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat 20 ribu tenaga honorer di Papua, ia tak bisa mengestimasi. Sebab pengangkatan tenaga honorer tersebut bakal disesuaikan dengan kebutuhan di kabupaten, kota maupun provinsi.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam satu kesempatan meminta BKN untuk dapat mendorong pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Bumi Cenderawasih.Ia pun berharap Kepala BKN Kantor Regional IX Jayapura yang baru dilantik agar bisa ikut mendorong serta memperjuangkan aspirasi itu.“Saat ini ada banyak sekali anak-anak Papua yang jadi tenaga honorer tapi belum dapat diangkat menjadi pegawai Kita harap BKN bisa ikut memperjuangkan aspirasi ini supaya ada kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkarir sebagai pegawai negeri,” pungkasnya.[Diskominfo Tolikara]