DETAIL BERITA

BUPATI TOLIKARA USMAN WANIMBO SERAHKAN DPA TAHUN 2019 KE PIMPINAN OPD DI KARUBAGA

Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo,SE,M.Si ketika menyerahkan Dokumen Penggunaan Anggaran DPA tahun anggaran 2019 Rabu,13 Maret 2019 kemarin.

 


Karubaga - Bupati Tolikara menyerakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Organisasi perangkat Kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara tahun 2019 di Aula Kantor Bupati Tolikara di karubaga Selasa,12/03/2019.

Bupati Tolikara Usman g. Wanimbo,SE,M.Si dalam sambutannya mengatakan penerbitan DPA tahun anggaran 2019 merupakan bagian dari kerja keras tim eksekutif dan legislative. Kami patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat didalamnya. Dokumen pelaksanaan ini merupakan dokumen operasional yang akan menuntun para kepala OPD dalam melaksanakan dan merealisasikan anggaran sebangaimana tugas pokok dan fungsi kepala OPD sebangai pejabat pemerintah untuk itu dirinya mengingatkan kembali beberapa hal yakni;


Pertama setiap pimpinan OPD sebangai pengguna anggaran agar selalu memegang tenguh prinsip pengelolahan keuangan daerah yang baik,taat pada peraturan yang berlaku,profesional,optimal,efektif,dan efisien,transparan,serta bertanggungjawab dengan menjujung tinggih asas keadilan,kepatuhan,serta memperhatikan rencana kerja dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan megedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tolikara yang kita cintai bersama.


kedua kepala OPD juga bertanggungjawab penuh dalam merealisasikan setiap program kegiatan yang tercantum dalam DPA dengan mengingat dan memperhitungkan estimasi waktu yang tersedia dan agar memiliki rencana dan jadwal kerja yang jelas dalam pelaksanaan DPA,sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun serta penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya.


Ketinga meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat,semua program harus terlaksana secara rinci,terpadu antara program lainnya dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun 2019 ini.


Keempat para kepala OPD diminta pengajuan rivisi agar di sampaikan selambat-lambatnya akhir bulan mei 2019,namun perluh diingat juga bahwa bagi kepala OPD yang mengajukan revisi DPA melebihi 30% dari total keseluruhan anggaran dalam DPA OPD yang dipimpinnya akan dikenakan sangsi tegas berupa pencobotan dari jabatan,sebab saya menilai bahwa kepala OPD tersebut belum siap dan matang dalam perencanaan.


Kelima para kepala OPD juga mampu menjawab semua persolan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing,sehingga semua persoalan tersebut bisa dapat memilimalisir ,masalah-masalah yang seharusnya dapat terealisasikan di lingkup OPD itu tidak selalu di arahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.


Keenam hingga sampai saat ini kami masih mencoba membina 4 (empat) distrik untuk mengelolah DPA OPD secara mandiri dan tidak terikat pada bagian tata Pemerintahan Setda,ini dimaksudkan agar OPD distrik juga mampu melaksanakan perencanaan,pengelolaan,dan mempertangungjawabkan anggaran sebangai OPD. Hasilnya hingga sampai saat ini ke empat distrik itu yakni distrik karubaga,kanggime,kembu,bokondini sudah mengalamai kemajuan yang sangat besar sekalipun ada beberapa bangian yang belum memberikan hasil yang optimal. Karena itu pada tahun ini kami telah memberikan tambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan yang lebih tinggih, hal ini juga bermaksudkan bahwa jika distrik lainnya yang belum kami persiapkan anggaran akan kami pantau dan evaluasi,apabila distrik tersebut yang belum menerima DPA secara langsung dapat menjanga disiplin kerja dan rutinitas penyelenggaraan pemerintahanya berjalan baik.  Selanjutnya akan kami siapkan untuk dapat mengelola DPA OPD pada tahun - tahun mendatang.

Diakuinya bahwa faktor ketepatan waktu juga merupakan hal yang sangat mutlak untuk kita perhatikan,sebab dari disiplin waktu pelaksanaan anggaran ini kita juga akan mampu mendisiplinkan setiap jadwal pemerintahan yang akan kita laksanakan di tahun 2019 ini,selain itu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tepat waktu,apabila spjnya tertunda maka akan mempengaruhi proses lainnya,terutama agenda pembahasan APBD tahun berikutnya. Dirinya berharap semua berada dalam semangat lebih baik untuk kita sama-sama membagun daerah Tolikara yang kita cintai bersama ini.

Bupati Usman G.Wanimbo juga menegaskan kepada Pimpinan OPD untuk mendorong dan meningkatkan opini  laporan keuangan Kabupaten Tolikara dari disklaimer menuju wtp. Tidak ada yang lebih sulit jika kita  mau bekerja dengan komitmen tinggi. Karena itu diminta kepada pimpinan OPD berkomitmen untuk meningkatkan prestasi kerja,bekerja dengan mengajak seluruh staf bersama – sama memulai tentu semua sumbatan teratasi dengan baik.


Pada penyerahan dokumen anggaran DPA tersebut hadir Sekda Tolikara dan sejumlah kepala OPD lainnya. (Diskominfo Tolikara)*

Oleh : Admin Pemda | 12 Juni 2019 | Dibaca : 60 Pengunjung