DETAIL BERITA

DINAS PERTANAHAN KAB.TOLIKARA GELAR SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Karubaga-Dinas Pertanahan Kabupaten Tolikara menggelar sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pertanahan dengan materi penyelesaian Hak Atas Tanah yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Kegiatan itu melibatkan para tokoh masyarakat,tokoh pemuda,tokoh perempuan,tokoh agama,dan pemangku kepentingan lainnya yang berlangsung sehari di Gedung Gereja GIDI Yerusalem Karubaga jumat,21/11/2019 pekan kemarin.

 

Staf ahli Bupati Tolikara bidang pemerintahan dan hukum Doni,S.Sos mewakili Bupati Usman G.Wanimbo,SE,M.Si dalam sambutannya mengatakan Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup , tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis.

 

 

”Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.” UjarNya.

 

Menyadari nilai tanah yang sangat mendasar ini sehingga Bupati Tolikara Usman G.wanimbo,SE,M.Si berkomitmen membebaskan tanah –tanah yang telah diserahkan kepada pemerintah didokumentasi dengan kepastian hukum yang tepat dan pasti dengan  sertifikat tanah. Tanah – tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah  akan bersertifikat.

 

Karena itu para tokoh dan stakeholder lainnya yang mengikuti sosialisasi penyuluhan hukum pertanahan ini dengan baik sehingga pengetahuan berharga ini bisa disampaikan kepada masyarakat luas untuk dipahami baik tentang nilai ekonomis tanah,sosial,dan politik,ekologis.

 

Para tokoh dan stakeholder lainnya itu datang mengikuti penyuluhan hokum pertanahan dari sejumlah Distrik diantaranya Distrik Karubaga,Distrik Wenam,Distrik Nelawi,Distrik Lianogoma,Distrik Konda mengusulkan harga tanah untuk kelas 1 per meter Rp. 300 ribu dan harga tanah kelas 2 per meter Rp. 250 ribu serta harga tanah kelas 3 per meter Rp. 200 ribu. Harga tanah yang diusulkan itu merupakan hasil kesepakatan bersama karenanya para tokoh dan stakeholder lainnya berharap hasil kesepakatan bersama ini di tetapkan menjadi perda Kabupaten Tolikara.

 

Kepala Dinas Pertanahan dan energy Kabupaten Tolikara Imanuel gurik,SE,M.Div mengatakan benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510 dan 511 BW. Sedangkan Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Benda tak bergerak diatur dalam Pasal 506,507 dan 508 KUHPdt.

Menurutnya, tanah merupakan bagian dari hukum benda kategori barang tidak bergerak. Karena tanah bersifat tetap maka harus dilindungi secara hukum dengan sejumlah dokumen kepemilikan. Secara umum dokumentasi kepemilikan tanah dalam masyarakat terbagi menjadi dua yakni tanah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat.

“Secara umum hak atas tanah diperoleh melalui peralihan dan pemindahan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dapat dilakukan melalui perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum lainnya yang dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.” Papar Kepala Dinas Imanuel gurik.

 

Karena itu Kepala Dinas Pertanahan dan Energi Tolikara Imanuel gurik,SE,M.Div menegaskan sosialisasi hukum pertanahan ini digelar selain memberikan pemahaman tentang ha katas tanah menurut undang – undang dan juga menentukan berapa harga tanah per meter,dari kelas 1 dan tanah kelas 2 serta tanah kelas 3. Dari sosialisasi hukum pertanahan ini para tokoh dan pemangku kepentingan lainnya telah menyepakati harga tanah sesuai kelas,dan hasil kesepakatan ini dituangkan dalam surat usulan untuk diteruskan kepada Pimpinan Daerah dikaji lebih lanjut dan diusulkan kepada DPRD Tolikara untuk ditetapkan menjadi perda Tolikara.(Diskominfo Tolikara)*

Oleh : Admin Pemda | 24 Nopember 2019 | Dibaca : 13 Pengunjung