Karubaga – PemKab Tolikara melalui Badan Perencanaan Pembangunan daerah Bappeda mengelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025,digelar di Aula Bappeda Tolikara Igari 18 April 2024.
Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025 kali ini Pemkab Tolikara mengusung tema utama "Peningkatan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Didukung dengan Infrastruktur yang Merata dan Sumber Daya Manusia yang Unggul".
Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya,SH,M.AP diwakili Sekretaris Daerah Dr. Yosua noak douw,S.Sos,M.Si,MA dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di era desentralisasi. Perlunya proses perencanaan yang solid untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Tolikara.
"Kabupaten Tolikara di era desentralisasi harus dapat membuktikan tata kelola pemerintahan yang dapat terlaksana dengan baik dan lebih profesional, untuk itu proses perencanaan yang merupakan tata kelola pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan baik ekonomi dan sosial untuk masyarakat kabupaten Tolikara dalam menentukan kehidupan kedepan lebih maju." Ungkapnya.
Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks, terutama pasca pandemi COVID-19, Tolikara dihadapkan pada tantangan besar. Pj. Bupati Marthen Kogoya menekankan perlunya perubahan mindset para penyelenggara pemerintahan dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung perekonomian melalui sektor unggulan.
"Kita sedang menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks dampak globalisasi terlebih paska pandemi covid 19, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kabupaten Tolikara untuk lebih berpacu menjadi lebih maju dalam meningkatkan kinerja pembangunannya maka perlu disikapi dengan perubahan mindset (pola pikir) para penyelenggara pemerintahan dalam pembuatan kebijkan maupun program perlu menerapkan strategi yang diperbaharui agar dapat mendongkrak perekonomian melalui sektor unggulan." TegasNya.
Dalam upaya menyusun RKPD Tolikara tahun 2025, penting untuk menyelaraskan dengan berbagai tingkatan, baik provinsi Papua Pegunungan maupun kebijakan nasional. Penekanan kebijakan RKP tahun 2025 mengacu pada program prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045.
"Penyusunan RKPD Tolikara tahun 2025 perlu penyelerasan dengan berbagai tingkatan baik provinsi Papua pegunungan maupun nasional, penekanan kebijakan RKP tahun 2025 mengacu pada program prioritas nasional sesuai kebijkan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045."ucapnya.
Menurutnya tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tolikara sebagai bagian dari provinsi otonom baru membutuhkan perencanaan yang matang. Identifikasi permasalahan daerah, formulasi solusi, dan penetapan langkah-langkah pemecahan masalah menjadi fokus dalam pembahasan Musrenbang.
"Sebagai kabupaten yang berada pada provinsi otonom yang baru tentu diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang harus dihadapi bersama-sama, untuk itu perlunya perencanaan yang baik dengan cara melakukan identifikasi permasalahan daerah yang ada kemudian dirumuskan solusi dan menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah yang nantinya akan tertuang dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan." Jelasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperinda) Provinsi Papua Pegunungan Yohanis Pappa, SP pada kesempatan itu menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023. "Untuk proses penyusunan dokumen perencanaan maka perlu adanya koordinasi antara instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan atau stakeholder." Ujar Kepala Bapperinda YohanesPappa.
Dikatakannya Sinergi antara program internal kabupaten, lintas kabupaten, provinsi, dan nasional menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Hal ini juga sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 yang menekankan pada optimasi sumber pertumbuhan ekonomi, pemantapan pelayanan dasar, dan konektivitas antar wilayah.
"Maka dalam forum musrenbang kita harus melakukan sinergitas program baik dalam internal kabupaten maupun lintas kabupaten dan provinsi serta nasional sehingga permasalahan dapat diselesaikan bersama-sama." Katanya.
Menurutnya Prioritas pembangunan tahun 2025 di Kabupaten Tolikara mencakup revolusi mental, peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi daerah, pengembangan wilayah, serta peningkatan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Tujuan tersebut sejalan dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk provinsi Papua Pegunungan, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan berkeadilan.
"Temanya pembangunan provinsi papua pegunungan tahun 2025 sesuai dengan peraturan gubernur No. 8 tahun 2023, tentang RPD Provinsi Papua pegunungan tahun 2024-2026 adalah mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi, pemantapan pelayanan dasar dan konektifitas antar wilayah untuk mewujudkan SDM Papua pegunungan yang unggul dan mandiri." Tutup Yohanis Pappa. (Diskominfo Tolikara)